KEDUDUKAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI TURUT TERGUGAT YANG MENGABULKAN PERMOHONAN MEREK YANG TELAH TERDAFTAR SEBELUMNYA UNTUK BARANG SEJENIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 6 K/PDT.SUS-HKI/2017/PN NIAGA.JKT.PST JO 58/PDT.SUS-MEREK/2016/P

Di Indonesia banyak sekali kasus pelanggaran terhadap Hak Kekayaa Intelektual yaitu plagiat, memproduksi, mendistribusi, mengumumkan, menjiplak, menampilkan atau memamerkan karya tanpa izin dari pemegang hak. Hal ini merugikan pemegang hak atas hasil karyanya yang telah dia buat terlebih dahulu, dan kurangnya rasa menghargai atas hasil karya si pemegang hak. Salah satunya pelanggaran yang marak terjadi di Indonesia yaitu pelanggaran Hak Merek. Bahwa terjadi sengketa 2 merek yang dimiliki oleh 2 perusahaan yaitu Nurture Inc dan P.T Organik Semesta. Merek tersebut yaitu �HAPPY BABY� yaitu sebuah produk penyuplai makanan serta nutrisi organik untuk bayi, balita dan anak-anak yang berasal dari Amerika Serikat.Disini penulis akan membahas 2 (dua) rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Pertama, Bagaimana perlindungan hukum merek �HAPPY BABY� terdaftar atas pelanggaran merek berdasarkan kasus Nurture Inc melawan P.T Organik Semesta dalam perkara pengadlan niaga Nomor 6 K/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, juncto 58/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst. Kedua, Bagaimana implikasi Kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang sebagai pihak mengabulkan permohonan merek �HAPPY BABY� yang telah terdaftar sebelumnya untuk barang yang sejenis. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan Metode Pendekatan Statute Appproach yaitu metode pendekatan yang mengacu kepada berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, membahs doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, dan Metode Pendekatan Analisis yaitu penerapannya secara normatif menggunakan putusan-putusan hakim. Kemudian tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Deskriptif Analitis yaitu analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis unutk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujuka dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu Pertama, bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seharusnya menolak permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh P.T Organik Semesta selaku tergugat yang mengajukan permohonan merek yang kedua setelah Nurture Inc selaku pemegang Hak Ekslusif produk �HAPPY BABY�. Kedua, bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pejabat pemerintah tidak sesuai asasasas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dikenakan sanksi administratif, diakrenakan belum ada Lex Spesialis yang mengatur. Penulis menarik kesimpulan berdasarkan isi skripsi Pertama, perlindungan terhadap Merek �HAPPY BABY� mempunyai Hak Ekslusif berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua, Kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pejabat pemerintah menjalankan fungsi dan tugasnya lalai, dikenakan sanksi Pasal 10, pasal 18, Pasal 70, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

1.  UEU-Undergraduate-11798-cover.Image.Marked.pdf - 209 KB
2.  UEU-Undergraduate-11798-pengesahan.Image.Marked.pdf - 235 KB
3.  UEU-Undergraduate-11798-pesetujuan.Image.Marked.pdf - 222 KB
4.  UEU-Undergraduate-11798-pernyataan.Image.Marked.pdf - 223 KB
5.  UEU-Undergraduate-11798-publikasi.Image.Marked.pdf - 261 KB
6.  UEU-Undergraduate-11798-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 286 KB
7.  UEU-Undergraduate-11798-abstrak.Image.Marked.pdf - 282 KB
8.  UEU-Undergraduate-11798-daftar isi.Image.Marked.pdf - 211 KB
9.  UEU-Undergraduate-11798-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 217 KB
10.  UEU-Undergraduate-11798-bab 1.Image.Marked.pdf - 380 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD